Oleh: Agus setiyono

Dari Risalah Bukittinggi, Peta Suara hingga Kader Nasional

Ada pertemuan yang selesai ketika peserta pulang. Ada pula pertemuan yang justru baru dimulai setelah semua kembali ke wilayah masing-masing. Pertemuan Muhammadiyah se-Sumatera di Bukittinggi tampaknya berada pada kategori kedua.

Sepuluh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Sumatera berkumpul, mempererat silaturahim, membangun sinergi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), serta membicarakan masa depan Persyarikatan. Pertemuan itu melahirkan Risalah Bukittinggi—sebuah ikhtiar agar perjumpaan tidak berhenti sebagai dokumentasi, tetapi berlanjut menjadi gerakan.

Momentum ini menarik karena berlangsung menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-49 di Medan. Muktamar bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, tetapi ruang untuk merumuskan arah Muhammadiyah dalam menghadapi perubahan zaman.

Dalam konteks itu, membaca peta kekuatan suara menjadi bagian dari dinamika organisasi. Bukan untuk membangun blok kekuasaan, melainkan memahami konfigurasi representasi dan potensi kader dari berbagai kawasan.

Dari Peta Suara ke Peta Kader

Mulai muncul gagasan untuk memunculkan nama kader dari masing-masing PWM yang memiliki kapasitas melangkah ke tingkat nasional. Setiap wilayah tentu memiliki kader dengan pengalaman, kompetensi dan rekam jejak berbeda.

Gagasan tersebut seharusnya tidak dibaca sebagai perlombaan mengirim “jagoan” ke Jakarta. Lebih penting, ia menjadi mekanisme untuk mengenali dan mematangkan kader terbaik Persyarikatan.

Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang memiliki suara, tetapi siapa yang memiliki kompetensi, integritas, pengalaman dan kesiapan memikul konsekuensi amanah nasional.

Sebab memimpin Muhammadiyah di tingkat nasional bukan sekadar memperluas wilayah jabatan. Ia berarti memperluas tanggung jawab.

Di sinilah adab Persyarikatan harus tetap menjadi kompas. Musyawarah boleh strategis, komunikasi boleh intensif, tetapi jangan sampai ukhuwah berubah menjadi transaksi dan silaturahim menjadi kalkulator suara.

Muhammadiyah bukan partai politik. Namun sebagai organisasi besar, Muhammadiyah tentu membutuhkan strategi, konsolidasi dan kemampuan membaca realitas. Yang membedakan adalah nilai dan cara.

Sumatera sebagai Kekuatan Bersama

Selama ini PWM berjalan dalam batas administratif provinsi. Padahal Sumatera memiliki sejarah, kultur gerakan dan potensi AUM yang sangat besar.

Jika potensi itu dikelola sendiri-sendiri, kekuatannya mudah terfragmentasi. Sebaliknya, jika dibangun dalam ekosistem bersama, Sumatera dapat menjadi salah satu kekuatan strategis Muhammadiyah secara nasional.

Kerja sama dapat diperluas dari sekadar silaturahim menjadi kolaborasi nyata: pendidikan, perguruan tinggi, kesehatan, pesantren, ekonomi, filantropi, digitalisasi, hingga pengembangan kader.

AUM yang kuat di satu wilayah dapat menjadi mitra bagi wilayah lain. Pengetahuan tidak harus selalu dimulai dari nol. Pengalaman dapat dipertukarkan, jaringan dapat disatukan, dan sumber daya dapat dikelola lebih efisien.

Inilah substansi berserikat: bukan menyeragamkan, melainkan menyatukan kekuatan yang berbeda untuk tujuan yang sama.

Bukittinggi Bukan Titik Akhir

Karena itu, Risalah Bukittinggi sebaiknya tidak berhenti sebagai catatan pertemuan. Pertemuan lanjutan perlu dijadwalkan secara berkala di wilayah lain yang disepakati.

Bukittinggi hanyalah satu titik dalam perjalanan.

Pertemuan berikutnya dapat menjadi ruang untuk mengevaluasi kerja sama, memperkuat AUM, mematangkan kader dan menyusun gagasan strategis bagi Muhammadiyah Sumatera.

Jangan sampai konsolidasi hanya menghasilkan foto bersama, sementara kerja samanya berjalan sendiri-sendiri.

Sebab yang dibutuhkan bukan sekadar pertemuan yang rutin, tetapi gerakan yang berkelanjutan.

Dari Peta Suara Menuju Peta Gagasan

Menjelang Muktamar ke-49, Sumatera tentu boleh membaca peta suara. Tetapi jangan berhenti di sana.

Sumatera perlu membawa peta gagasan: bagaimana memperkuat kemandirian ekonomi Persyarikatan, meningkatkan kualitas AUM, mempercepat kaderisasi, memperkuat dakwah digital, serta menghadirkan Muhammadiyah yang semakin relevan bagi generasi baru.

Jika kelak muncul kader-kader Sumatera yang melangkah ke tingkat nasional, biarlah mereka hadir bukan semata karena kuat dalam perhitungan suara, tetapi karena kuat dalam kompetensi dan keteguhan menjaga amanah.

Sebab dalam Muhammadiyah, jabatan bukan hadiah.

Ia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Maka Risalah Bukittinggi dapat dibaca sebagai sebuah awal: sepuluh PWM mungkin berbeda pengalaman dan karakter, tetapi dapat berjalan dalam satu semangat.

Berbeda wilayah, satu Persyarikatan.

Berbeda kader, satu amanah.

Berbeda potensi, satu cita-cita.

Dan jika Muhammadiyah se-Sumatera benar-benar mampu berserikat dalam pengertian yang substantif, maka yang dibawa ke Muktamar nanti bukan sekadar hitungan suara.

Tetapi kekuatan gagasan dan kesiapan untuk memberi lebih besar bagi Muhammadiyah dan bangsa.

Wallahu a'lam Bishshawab